JAKARTA—Perebutan tanah terkait dengan ekspansi bisnis di Papua akan
sulit diawasi karena pembatasan akses terhadap media asing maupun
lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk memantau masalah hak asasi
manusia (HAM) di wilayah tersebut.Hal itu mencuat dalam diskusi riset terbaru Human Rights Watch (HRW) berjudul Something to Hide? Indonesia's Restriction on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua yang diluncurkan Rabu (11/11).
Pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan menghentikan pembatasan wartawan asing meliput Papua dan Papua Barat serta organisasi sipil internasional, namun hingga kini hal itu tak terjadi.
Wartawan senior Atmakusumah Astraatmadja mengatakan pembatasan akses terhadap wartawan maupun organisasi asing berkaitan dengan dugaan kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi itu, paparnya, bisa berasal dari siapa saja.
“Pembatasan itu berkaitan dengan apa yang disembunyikan sebenarnya? Ada kepentingan ekonomi, apakah itu berasal dari polisi, TNI, pimpinan di tingkat lokal maupun nasional,” kata Atmakusumah dalam keterangannya yang dikutip Bisnis.com, Kamis (12/11/2015).
Dia menuturkan membungkam Papua hanya akan menempatkan wilayah itu pada posisi yang tetap terisolasi dari Indonesia. Atmakusumah mengatakan pola pikir sebagian pejabat masih sama dengan Orde Baru terkait Papua.
Salah satu temuan HRW dalam riset itu adalah melakukan liputan korupsi dan perebutan lahan di Papua akan menjadi lebih berbahaya dibandingkan dengan daerah lainnya.
Sehingga, demikian riset itu, wartawan di Papua sering menyensor diri sendiri dalam liputan yang dinilai peka agar terhindar masalah.
"Suasana penuh ketakutan dan ketidakpercayaan ini dipersulit lagi oleh tindakan aparat keamanan yang sering memakai dan membayar wartawan untuk menjadi informan," kata Phelim Kine, Deputi Direktur Asia HRW.
Dia memaparkan bahkan pemerintah menugaskan agen rahasia menyamar sebagai wartawan di pelbagai ruang redaksi. Tujuannya, untuk meminimalisir liputan negatif dan membuat maksimal pemberitaan positif soal Papua.
http://kabar24.bisnis.com
