Setoran Freeport ke Pemerintah RI Anjlok

Setoran itu anjlok 60,2 persen dibanding 2011 sebesar US$2,4 miliar. Apa Sebabnya?

Freeport (antaranews.com)

YK- Sepanjang 2012, perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport Indonesia, telah membayar pajak dan royalti kepada pemerintah senilai US$955,6 juta (Rp9,08 triliun dengan kurs Rp9.500). Setoran itu anjlok 60,2 persen dibandingkan 2011 yang mencapai US$2,4 miliar.

"Penurunan kontribusi langsung Freeport yang signifikan pada 2012 karena tidak adanya pembayaran dividen 2012," kata Head of Corporate Communications Freeport Indonesia, Daisy Primayanti.

Selain itu, selama 2012, Freeport Indonesia melakukan kegiatan tambang di area tambang terbuka (open pit) dengan kadar mineral yang rendah. Ditambah pemogokan karyawan pada akhir 2011 dan awal 2012 menjadi penyebab turunnya produksi tembaga dan emas.

Freeport Indonesia optimistis dapat meningkatkan produksi pada 2013, karena akan menambang di daerah dengan kadar yang lebih tinggi. Ia berharap pada 2013 hubungan manajemen Freeport dengan para pekerja semakin membaik dan harmonis.

"Pada akhirnya diharapkan dapat mengembalikan kinerja perusahaan agar dapat kembali membayarkan dividen berdasarkan pada proyeksi harga saat ini," katanya.

Seperti diketahui, total pembayaran langsung yang telah dilakukan Freeport sepanjang 2012 terdiri atas pajak penghasilan badan sebesar US$674,4 juta, pajak lain-lain US$205,2 juta dan royalti US$76 juta. (Baca selengkapnya: Siapa Penikmat Terbesar Pajak dan Royalti Freeport?).

Freeport Indonesia menargetkan dapat menjual 1,1 miliar pounds tembaga dan 1,2 juta ounces emas pada 2013. (Baca selengkapnya: Freeport Papua Kontributor Terbesar Penjualan Emas Induk). (art)

© VIVA.co.id

Yonif 412 Kostrad dikirim ke Perbatasan Papua Nugini

SEMARANG, Sebanyak 650 prajurit Batalyon Infantri (Yonif) 412 Raider Kostrad diberangkatkan ke  perbatasan Indonesia - Papua Nugini menggunakan KRI Banda Aceh di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Rabu (30/1).

Batalyon yang bermarkas di Purworejo tersebut nantinya akan menggantikan Yonif 408 / Suhbrastha yang telah habis masa tugasnya menjaga perbatasan. Mereka akan bertugas selama 6 hingga 7 bulan.

Sebelum pemberangkatan, mereka mengikuti upacara  yang dipimpin langsung Panglima Divisi (Pangdiv) 2 Kostrad, Mayjen TNI Setyo Sularso.

Dalam amanatnya, Pangdiv 2 Kostrad menegaskan tugas pokok yang diemban Yonif 412 Kostrad di daerah perbatasan adalah menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kalian prajurit  dilatih untuk berperang dan menjadi garda terdepan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Barang siapa yang mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia akan berhadapan dengan prajurit TNI," tandasnya.

Dengan  situasi dan kondisi Papua yang rawan konflik saat ini, Pangdiv menekankan agar prajurit Yonif 412 tidak kenal ampun bagi musuh siapapun  yang mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia.

Beliau mencontohkan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang saat itu sangat besar hancur bukan karena invansi asing, namun  karena dari dalam sendiri, keutuhan yang terpecah-pecah.

"Untuk itu sesuai tugas pokok TNI , prajurit harus menjaga kedaulatan dan wilayah serta menjaga segenap tumpah darah Indonesia sesuai dengan UU no 34 tahun 2004," jelasnya.

Sementara itu, selain mengemban tugas menjaga kedaulatan  wilayah  NKRI, Pangdiv menandaskan prajurit TNI yang dikirim juga mengemban misi lain yaitu  bersinergi dengan masyarakat setempat.

Diantaranya dengan memberikan beberapa perlengkapan untuk  membantu masyarakat di Papua seperti  obat-obatan, alat-alat permainan, alat olahraga serta buku untuk anak-anak dan masyarakat agar memiliki wawasan yang luas.
( Maulana M Fahmi / CN37 / JBSM )

sumber: suaramerdeka

Kelompok Vanuatu masih keberatan dengan peran MSG di Indonesia

Beberapa kelompok non-pemerintah dan masyarakat di Vanuatu tetap menentang penerimaan ujung tombak Melanesia Group Indonesia sebagai pengamat.

MSG minggu ini menandai ulang tahun ke 25 diselenggarakan oleh sekretariatnya di Port Vila.

Dua tahun lalu, MSG setuju untuk hibah status pengamat Jakarta meskipun protes dari Papua Barat banyak yang Melanesia.

Wartawan kami, Len Garae, mengatakan untuk banyak warga lokal, langkah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Menteri pertama Perdana Vanuatu, Bapa akhir Walter Lini, yang membantu mendirikan MSG 25 tahun yang lalu.

     "Ini dilihat sebagai sebuah tamparan di wajah oleh LSM di Vanuatu termasuk Dewan Nasional Chiefs, dan organisasi perempuan dan organisasi pemuda di negeri ini, karena mereka telah berhasil memobilisasi akar rumput di seluruh negeri untuk berdiri teguh dengan rakyat Papua Barat untuk permintaan kemerdekaan bagi Papua Barat. "
source: rnzi

West Papua group bids for MSG membership

A group seeking West Papua’s independence from Indonesia has applied to become a member of the Melanesian Spearhead Group.

Delegates of the West Papua National Coalition for Independence met the head of the MSG Secretariat in Port Vila, Peter Forau, to submit its application.

Its Vice Chairman, Dr. John Ondawame, says this marks an historic moment to advance the cause for Papuan independence.

He says West Papua is an inseperable part of the Melanesian group and he hopes acceptance into the MSG will mean that independent Melanesian countries will support its campaign.

The application will now be sent to the MSG’s chairperson, Fiji’s interim Prime Minister Commodore Frank Banimarama.

MSG backing for Papua has waned in recent years and two years ago, Indonesia was given MSG observer status despite strong objections by West Papuans.

souce: rnzi