In Pictures: Traditions under threat in Papua

Indonesian province of West Papua, rich in human and natural resources, is struggling against poverty and big business.
West Papua, Indonesia - With a population of four million people, 252 tribes and 307 languages, this easternmost province is rich in natural and human resources. But it is also the most underdeveloped with the highest poverty level and the lowest education rate in the country. It is also the most politically sensitive place in Indonesia - a nation of 250 million people. West Papua chose to be a part of Indonesia in a 1969 referendum on independence. But some Papuans refused to recognise the result of the referendum, which they say was the unanimous choice of elders handpicked by the Indonesian military. They have been rebelling against Indonesian rule ever since. The story of West Papua, to this day, is heavily coloured in human rights violations committed by the Indonauesian armed forces. West Papua contains some of the last great tracts of undisturbed rainforest in the Asia-Pacific region, an estimated 33 million hectares in 1997. But that number has dropped dramatically since then. The central government plans to massively expand palm oil plantations in West Papua. This means also converting community forests, which are the source of livelihood for many locals. To improve the situation in Papua, the central government granted the province a special autonomy status in 2001. This authorises local administrations to manage their own areas with little intervention from the central government, and grants special autonomy funds, which some say rarely benefit people because of corruption

 

 

 

 

 

 

 

 Photo All: /Syarina Hasibuan/Al Jazeera

 Source:http://www.aljazeera.com

UGM Cari Guru untuk di Papua

JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) mencari 60 guru untuk ditempatkan di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua. Kegiatan ini merupakan program Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fisipol UGM dengan Pokja Papua UGM Yogyakarta.

Kepala PPKK FISIPOL UGM, Drs Bambang Purwoko, menjelaskan, sarjana kependidikan maupun non-kependidikan dari berbagai bidang dapat melamar program guru perintis ini. Jika lulus seleksi, akan ditempatkan sebagai pengajar di jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Menurut Bambang, tahun ini pihaknya membutuhkan guru bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan guru sekolah dasar (PGSD), bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, komputer/TI, geografi, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga, seni dan budaya, pertanian (agronomi dan agrobisnis), dan perkebunan.

"Pendaftaran ditutup pada 19 November 2014," ujar Bambang, seperti dikutip dari laman UGM, Minggu (2/11/2014).

Ia menjelaskan, program guru perintis daerah terpencil dimaksudkan meningkatkan ketersediaan guru dan meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Sebab, sejak pemekaran pada 2008, guru di daerah ini masih minim.

"Sejak Oktober 2013, sudah 33 guru perintis yang bertugas. Melihat hasil dan manfaat yang terlihat dari program guru perintis 2013, maka kami buka lagi program ini," imbuhnya.
Tertarik melamar? Silakan kirim aplikasi lamaran ke Panitia Rekrutmen Guru Perintis 2014/2015 dengan alamat:

Sekretariat Rekrutmen Guru Perintis 2014/2015

PPKK Fisipol UGM

Jalan Socio Justicia Nomor 2 Bulaksumur

Yogyakarta 55281

Berkas lamaran bisa juga dikirim ke alamat e-mail pokjapapua@ugm.ac.id. Pelamar pun bisa menyimak informasi lengkap tentang program ini di www.pokjapapua.blog.ugm.ac.id.

(rfa)
http://news.okezone.com/

Malaysia Olah Sagu Jadi Bio-Industri, RI Masih Tradisional

JAKARTA - Di Malaysia pengolahan sagu sudah sangat canggih jika dibandingkan dengan Indonesia. Di mana, sagu diproduksi lebih canggih menjadi bio industri di Malaysia. Sedangkan di Indonesia masih diproduksi tradisional.
"Sagu punya nilai kedaerahan klaim sagu di bumi Papua, tapi hanya dikembangkan tradisional. belum skala industri," kata Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Fakultas Sosial Politik, Bambang lumaksono saat diskusi "Pekerjaan Rumah Menteri Pertanian era Jokowi-JK" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Bambang mengatakan, dengan potensi pangan nasional yang besar dan belum mampu dimaksimalkan oleh Indonesia sendiri. Dirinya pun menuturkan bahwa pangan nasional tidak selalu mengenai beras.
"Indonesia bisa kasih diversifikasi pangan tidak memberaskan masyarakat Indonesia, tapi konsumsi bahan baku lokal," tambahnya.

Menurut Bambang, pangan nasional mampu memecahkan permasalahan jangka pendek soal kesejahteraan masyarakat. Namun, adanya konversi lahan yang besar di pulau Jawa masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan baru. Pasalnya, di luar Jawa sendiri pemerintah hanya mengandalkan perkebunan yang hasilnya hanya bisa diekspor, seperti coklat, karet.

Selain itu, visi misi Presiden Jokowi yang berkeinginan mengembangkan sektor kemaritiman Indonesia juga harus benar-benar dimaksimalkan. Seperti rumput laut dan ikan yang harus diberdayakan berkelanjutan.

"Energi dari ganggang klorofil intinya simbol2 pangan dari laut 10-25 tahun ke depan. Lalu produksi pertanian yang punya nilai budaya simbol, kedua berironetasi pangan untuk ekspor dan konsumsi dalam negeri dan ketiga pangan bersumber dari bumi maritim," tukas dia.

(rzy)

http://economy.okezone.com/

Dianggap putus pelanggaran HAM masa lalu ETAN AS kecewa Jokowi pilih Ryamizard jadi Menhan

East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), organisasi pemantau kasus Timor Leste dan Indonesia yang berkantor di New York, Amerika Serikat, mencerca kebijakan Presiden Joko Widodo memilih Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan. Koordinator ETAN, John M. Miller, menilai Jokowi tidak serius dengan janjinya menegakkan hak asasi manusia atau menjangkau Papua Barat.

“Dia (Jenderal Purn. Ryamizard) adalah warisan masa lalu dengan riwayat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tentara, mengancam pengkritik HAM, dan mencampuri urusan sipil,” kata Miller dalam rilis persnya sebagai dilasir tempo, (27/10/14).

Baca juga: Unggah gambar Facebook hina Presiden Jokowi, tukang sate ditahan dan FSP BUMN Bersatu: Kabinet Jokowi kerja tanpa target yang jelas

ETAN yang mengecewakan putusan itu, mengingatkan Jokowi selama kampanye Pilpres menyambut positif upaya penegakkan keadilan bagi pelanggaran HAM di masa lalu. Jokowi berjanji akan membuat dialog dengan Papua Barat.

Rilis ETAN juga menyajikan kutipan perbincangan Ryamizard dengan majalah Time. Ryamizard dalam wawancara itu, mengaku mengawasi pelaksanaan darurat militer di Aceh pada Mei 2003 yang menewaskan ratusan nyawa.

“Tugas kami adalah untuk menghancurkan kemampuan militer GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Isu keadilan, agama, otonomi, kesejahteraan sosial, dan pendidikan bukanlah urusan militer Indonesia,” kata Ryamizard dalam wawancaranya.

ETAN bahkan seperti lebih menyudutkan lagi dengan menampilkan kutipan wawancara, seperti ini; “Pasukan saya mengeksekusi anak-anak yang tidak bersenjata. Jika mereka bersenjata, mereka akan ditembak karena anak-anak dan wanita juga bisa membunuh”.

Miller menyebut, dipilihnya Ryamizard ini sama saja dengan memutuskan hubungan masa lalu atas pelanggaran HAM. “Kurangnya akuntabilitas untuk masa lalu dan pelanggaran HAM yang berlangsung dapat mengancam kemajuan masyarakat dalam jangka panjang,” kata Miller. @duta/licom

http://www.lensaindonesia.com/